Pokok
Bahasan dan TIU
1&2.Sistem Perekonomian Indonesia
1. Arti
Sistem
Sistem
adalah Suatu perencanaan yang di bentuk seseorang,organisasi,maupun suatu
negara supaya apa yang di inginkan atau hal yang di di rencanakan tercapai
sesuai sistem yang telah yang di buat.
-Setiap
sistem harus memiliki tujuan
-Setiap sistem harus
memiliki batas yang memisahkan dari lingkungan
-Suatu
sistem terdiri dari beberapa subsistem yang bisa juga disebut dengan
bagian,unsur,komponen.
2. Perkembangan
Sistem Perekonomian :
•
Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis /
Kapitalis)
Sistem
ekonomi liberal kapitalis adalah sistem ekonomi yang faktor- faktor produksinya
sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan kegiatan
produksi adalah menjual untuk mendapatkan laba.
Sistem
perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang
memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan
perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang,menyalurkan barang dan
lain sebagainya.
•
Sistem Perekonomian Perencanaan
(Etatisme/Sosialis) :
Sistem ekonomi yang seluruh kegiatan
ekonominya direncanakan,dilaksanakan,dan diawasi oleh pemerintah secara
terpusat.
Ciri-
cirinya : Alat alat dan faktor
produksi dikuasai oleh negara
SEJARAH
PERKEMBANGAN
-
1959-1966 : SISTEM EKONOMI ETATISME (MASA DEMOKRASI TERPIMPIN)
•
Sistem Ekonomi Campuran :
Sistem ekonomi campuran merupakan
gabungan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis, yang mengambil garis
tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara
peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu.
-Ciri-ciri
Sistem Ekonomi Campuran :
▪ Kegiatan ekonomi di lakukan oleh
pemerintah dan swasta
▪ Transaksi ekonomi terjadi di pasar dan
ada campuran tangan pemerintah
▪ Ada persaingan dan kontrol dari
pemerintah
Selain
di jelaskan ciri-ciri sistem ekonomi campuran saya juga akan menjelaskan
kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi campuran
Kebaikan
Sistem Ekonomi Campuran :
▪ Kebebasan berusaha
▪ Hak individu berdasarkan sumber
produksi walaupun ada batas
▪ Lebih mementingkan umum daripada
pribadi
Kelemahan
sistem ekonomi campuran :
▪ Beban pemerintah berat daripada beban
swasta
▪ Pihak swasta kurang memaksimalkan
keuntungan
•
Perbedaan berbagai macam sistem ekonomi
yang ada :
Perbedaan
sistem ekonomi yang satu dengan yang lain sangat berbeda dari cara pandang dan
kegunaan sistem ekonomi tersebut.
3. Sistem
perekonomian indonesia :
•
Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde
Baru
Setelah jatuhnya masa
pemerintahan presiden Soekarno dan digantikan oleh presiden Soeharto,banyak
rencana untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maja dan mampu
bersaing dengan negara lain. Pada masa ini perbaikan di bidang ekonomi dan
politik adalah prioritas utama. Program pemerintahan saat itu berorientasi pada
usaha mengontrol laju inflasai yang menjadi warisan dari pemerintahan
sebelumnya,penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi
kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana
dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan
pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur
tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam
kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan
sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini
adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai
berkiblat pada teori-teori Keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan
di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok,
pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan
berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan
peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka
panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita
(Pembangunan lima tahun).
● Sistem Perekonomian Indonesia Berdasarkan
Demokrasi Ekonomi
Sistem perekonomian Indonesia harus
berorientasi pada ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia, Kerakyatan, Serta keadilan Sosial. Hal terpenting yang
harus di perhatikan dalam pelaksaan sistem ekonomi di Indonesia adalah KEADILAN
yang merupakan titik tolak,proses,serta sekaligus sebagai tujuan dari
pelaksanaan ekonomi Indonesia.
“Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.
● Sistem perekonomian Indonesia yang sangat
menentang adanya sistem
-Free
Fight Liberalism :
Adanya
kebebasan yang tidak terkendali terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah ,
akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah antara ekonomi menengah ke atas
dengan ekonomi menengah ke bawah.
-Etatisme :
Keikutsertaan pemerintah yang
terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk
berkembang dan
bersaing secara sehat.
-Monopoli :
Bentuk pemustakaan kekuataan
ekonomi pada satu hal tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada
konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli.
●
Perkembangan Sitem Perekonomian Indonesia
Setelah Orde Baru
Pada masa Demokrasi Terpimpin,
negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga
mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan
Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha
mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan
kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan
karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat
inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya
program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
4. Para
Pelaku Ekonomi
● Tiga
Pelaku Ekonomi
-Sektor Pemerintah :
Pemerintah
adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi.
Seperti halnya rumah tangga keluarga dan perusahaan, pemerintah juga sebagai
pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
a. Kegiatan Konsumsi Pemerintah
Pemerintah dalam menjalankan tugasnya membutuhkan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi pemerintah dapat berupa kegiatan membeli alat-alat tulis kantor, membeli alat-alat kedokteran, membeli peralatan yang menunjang pendidikan, menggunakan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, dan sebagainya.
Pemerintah dalam menjalankan tugasnya membutuhkan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi pemerintah dapat berupa kegiatan membeli alat-alat tulis kantor, membeli alat-alat kedokteran, membeli peralatan yang menunjang pendidikan, menggunakan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, dan sebagainya.
b. Kegiatan Produksi Pemerintah
Pemerintah ikut berperan dalam menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pemerintah ikut berperan dalam menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
c. Kegiatan Distribusi Pemerintah
Selain melakukan kegiatan konsumsi, pemerintah juga berperan dalam kegiatan distribusi.
Selain melakukan kegiatan konsumsi, pemerintah juga berperan dalam kegiatan distribusi.
-Sektor Swasta :
Perusahaan
adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan
tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan
masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga perusahaan meliputi
kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Apakah kalian masih ingat mengenai
pengertian perusahaan yang telah kalian pelajari di kelas VII? Ya, perusahaan
adalah tempat berlangsungnya proses produksi. Dengan demikian, kegiatan pokok
yang dilakukan oleh perusahaan adalah kegiatan produksi (menghasilkan barang).
Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan adalah pelaku ekonomi yang
berperan sebagai produsen. Berdasarkan lapangan usahanya, perusahaan yang ada
dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu industri
primer, industri sekunder, dan industri tersier.Di sektor swasta
ini akan di jelaskan tentang perusahaan
-Sektor Koperasi :
Koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan
pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan
penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945
Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional
dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.
Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang
berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan
anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan
koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu
bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan
kaidah-kaidah ekonomi.
● Peranan
BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia :
Sebagaimana telah diutarakan
terdahulu bahwa sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan prinsip
demokrasi ekonomi , termuat dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, sebagai berikut
: " Produksi dikerjakan oleh semua,untuk semua di bawah pimpinan atau
pemilihan anggota-anggota masyarakat." Dari penjelasan Pasal 33 tersebut
di atas, jelas yang diutamakan adalah masyarakat, bukan orang-seorang, oleh
sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara. Selanjutnya dalam
penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut :
"Hanya perusahaan yang
tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan
orang-seorang." Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam
bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Ini berarti, bahwa yang
menguasai hajat hidup orang banyak yaitu harus berada di tangan perusahaan
milik negara (BUMN). Jadi kedudukan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam
kehidupan perekonomian negara dilandasi secara konstitusioanal oleh Pasal 33
UUD 1945.
● Landasan Konstitusional BUMN, Latar belakang
pendirian BUMN, tiga bentuk BUMN
- Landasan kostitusional BUMN
Landasan konstitusional BUMN di
Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945. Jadi kegiatan ekonomi dalam bentuk
perusahaan yang dikendalikan oleh negara adalah dalam rangka pelaksanaan Pasal
33 UUD 1945 tersebut.
Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989 yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara.
Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989 yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara.
-
Latar belakang pendirian BUMN
Maksud dan tujuan pendirian BUMN
:
• Memberikan sumbangan bagi perkembangan pereonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
• Mengejar keuntungan.
• Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
• Menjadi perintis kegiatan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
• Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
• Memberikan sumbangan bagi perkembangan pereonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
• Mengejar keuntungan.
• Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
• Menjadi perintis kegiatan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
• Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
● Tiga bentuk BUMN ( PERJAN, PERUM , dan
PERSERO )
-
Perjan. Perjan adl bentuk badan usaha milik negara yg seluruh modalnya dimiliki
oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pd masyarakat, Sehingga
selalu merugi. Sekarang sudah tdk ada perusahaan BUMN yg menggunakan model
perjan karena besarnya biaya ukt memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh
Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI.
- Perum.
Perum adl perjan yg sudah diubah. Tujuannya tdk lagi berorientasi pelayanan
tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara
dgn status pegawainya sbg Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi
meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa
menjual sebagian saham Perum tersebut kpd publik (go public) & statusnya
diubah menjadi persero.
- Persero.
Persero adl salah satu Badan Usaha yg dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda
dgn Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yg pertama adl mencari
keuntungan & yg kedua memberi pelayanan kpd umum. Modal pendiriannya
berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yg dipisahkan berupa
saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sbg
pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT (Persero).
● Maksud dan tujuan dari tiga bentuk
BUMN
Maksud dan Tujuan Perjan adalah
- menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan.
- Untuk mendukung pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PP No.12 Tahun 1998, PERJAN dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang pelayanan yang bersangkutan.
- menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan.
- Untuk mendukung pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PP No.12 Tahun 1998, PERJAN dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang pelayanan yang bersangkutan.
Maksud dan Tujuan PERSERO adalah
Maksud dan tujuan Perusahaan perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan usaha sebagai berikut :
a. Mengelola hutan sebagai ekosistem sesuai karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi PERSERO dan masyarakat sejalan dengan tujuan pengembangan wilayah;
b. Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup;
c. Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan;
d. Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan PERSERO.
Maksud dan tujuan Perusahaan perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan usaha sebagai berikut :
a. Mengelola hutan sebagai ekosistem sesuai karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi PERSERO dan masyarakat sejalan dengan tujuan pengembangan wilayah;
b. Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup;
c. Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan;
d. Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan PERSERO.
Maksud dan tujuan perjan adalah
Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang tejangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.
Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang tejangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.
● Peranan Koperasi dalam perekonomian
Indonesia
1. Membangun dan
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khusunya dan
masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
3.PERKEMBANGAN DAN STRATEGI DAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
1. Strategi
Pembangunan
● Strategi
Pertumbuhan
Di dalam pemikiran ini pertumbuhan ekonomi menjadi kriteria utama bagi
pengukuran keberhasilan pembangunan. Selanjutnya dianggap bahwa dengan
pertumbuhan ekonomi buah pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin melalui
proses merambat ke bawah (trickle down effect) atau melalui tindakan
koreksi pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan. Bahkan tersirat pendapat
bahwa ketimpangan atau ketidakmerataan adalah merupakan semacam prasyarat atau
kondisi yang harus terjadi guna memungkinkan terciptanya pertumbuhan, yaitu
melalui proses akumulasi modal oleh lapisan kaya. Strategi ini disebut strategi
pertumbuhan.
● Strategi
Pembangunan dengan pemerataan
Keadaan sosial antara si kaya dan
si miskin mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif. Alternatif baru yang
muncul adalah strategi pembangunan pemerataan. Strategi ini dikemukakan oleh Ilma
Aldeman dan Morris. Yang menonjol pada pertumbuhan
pemerataan ini adalah ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social
engineering, seperti melalui penyusunan rencana
induk, paket program terpadu. Dengan kata lain, pembangunan masih
diselenggarakan atas dasar persepsi, instrumen yang ditentukan dari dan oleh
mereka yang berada “diatas” (Ismid Hadad, 1980). Namun ternyata model
pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang
dihadapi negara-negara sedang berkembang seperti pengangguran masal, kemiskinan
struktural dan kepincangan sosial.
● Strategi
Ketergantungan
Teori ketergantungan muncul dari
pertemuan ahli-ahli ekonomi Amerika Latin pada tahun 1965 di Mexico City.
Menjelaskan dasar-dasar kemiskinan yang diderita oleh negara-negara sedang
berkembang, khususnya negara-negra Amerika Latin. Yang menarik dari teori
ketergantungan adalah munculnya istilah dualisme utara-selatan, desa-kota, corepriphery
yang pada dirinya mencerminkan adanya pemikiran pembangunan yang berwawasan
ruang.
Pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan
nama strategi ketergantungan. Konsep ini timbul dikarenakan tidak sempurnanya
strategi pertumbuhan dan strategi pembangunan dengan pemerataan.
● Strategi
yang berwawasan ruang
Pada argumentasi Myrdall dan
Hirschman terdapat dua istilah yaitu “back-wash effects” dan “spread
effects” .
“Back-wash Effects” adalah kurang maju dan kurang mampunya daerah-daerah
miskin untuk membangun dengan cepat disebutkan pula oleh terdapatnya beberapa
keadaan yang disebut Myrdall.
“spread effects” (pengaruh menyebar), tetapi pada umumnya spread-effects
yang terjadi adalh jauh lebiih lemah dari back-wash effectsnya
sehingga secara keseluruhan pembangunan daerah yang lebih kaya akan
memperlambat jalnnya pembangunan di daerah miskin.
Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah bahwa Myrdall
tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai,
sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka
panjang.
Pada argumentasi Myrdall dan Hirschman terdapat dua
istilah yaitu “back-wash effects” dan “spread effects”
.
“Back-wash Effects” adalah kurang maju dan kurang mampunya daerah-daerah
miskin untuk membangun dengan cepat disebutkan pula oleh terdapatnya beberapa
keadaan yang disebut Myrdall.
“spread effects” (pengaruh menyebar), tetapi pada umumnya spread-effects
yang terjadi adalh jauh lebiih lemah dari back-wash effectsnya
sehingga secara keseluruhan pembangunan daerah yang lebih kaya akan
memperlambat jalnnya pembangunan di daerah miskin.
Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah bahwa Myrdall
tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai,
sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka
panjang.
● Strategi
Pendekatan Kebutuhan Pokok
Sasaran
strategi ini adalah menaggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini
selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun
1975, dengan dikeluarkannya dokumen: Employment, Growth, and Basic Needs
: A One World Problem. ILO dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok
manusia tidak mungkin dapat dipengaruhi jika pendapatan masih rendah akibat
kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya
usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan
kebutuhan pokok dan sejenisnya.
2.
Faktor-faktor yang mempengaruhi stategi pembangunan
● Faktor-faktor
yang mempengaruhi strategi pembangunan adalah berdasarkan tujuan yang hendak
dicapai. Jika yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka
faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat
pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumulasi kapital yang rendah, tingkat
pendapatan pada kapital yang rendah, serta masalah ekonomi yang berat ke sektor
tradisional yang kurang berkembang.
Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan pada dasarnya dilandasi oleh keinginan berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin diatasi. Sementara itu, strategi-strategi pembangunan lain ternyata sangan sulit mempengaruhi/memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin ini.
Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan pada dasarnya dilandasi oleh keinginan berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin diatasi. Sementara itu, strategi-strategi pembangunan lain ternyata sangan sulit mempengaruhi/memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin ini.
3.Strategi
pembangunan ekonomi indonesia
● Strategi pembangunan, ternyata justru
menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan.
Ketidakmerataan tersebut tidak hanya antar golongan
masyarakat, tetapi juga antar daerah. Sehingga ada daerah maju dan daerah
terbelakang. Ketidakmerataan antar daerah ini pada dasarnya disebabkan oleh
kebijaksanaan penanaman modal yang cenderung hanya diarahkan ke lokasi
tertentu. Biasanya, modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal dan
outputnya berorientasi ke pasar Internasionaldan abtar kelompok menengan ke
atas di dalam negeri. Selain karena kebijaksanaan penanaman modal, kesulitan
pangan antar daerah juga disababkan karena potensi daerah yang berbeda-beda.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan
negara dengan luas wilayah hampir 2 juta km2 dan berpenduduk lebih 206
juta jiwa pada tahun 2000, memiliki potensi sumberdaya alam baik di
laut (marine natural resources) dan di darat (land natural resources)
yang sangat besar. Di laut, Indonesia memiliki ± 18.110 pulau dengan
garis pantai sepanjang 108.000 km.Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS)
1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km2
yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2 dan laut teritorial
seluas 0,3 juta km2 Selain itu .Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk
memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7
km2 pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal). Di
darat, memiliki lahan kehutanan 113 juta ha, lahan sawah produktif 9,9 juta ha,
lahan perkebunan produktif 15,5 juta, 60 cekungan prospektif sumber mineral dan
migas.
Kenyataan bahwa sumberdaya yang berlimpah tersebut tidak merata beradadi seluruh daerah. Hal yang sama terjadi dengan sebaran sumberdaya manusia yang merupakan “aktor” pembangunan tersebar juga tidak merata. Implikasi dari ketidak-merataan keberadaan kedua sumberdaya tersebut adalah belum baiknya tingkat pelayanan infrastruktur wilayah melayani kebutuhan wilayah dan masyarakat, terutama daerah-daerah terisolir dan tertinggal.
Untuk mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya yang berlimpah tetapi tidak merata tersebut bagi pengembangan wilayah nasional secara berkelanjutan dan menjamin kesejahteraan umum secara luas (public interest), diperlukan intervensi kebijakan dan penanganan khusus oleh Pemerintah untuk pengelolaan wilayah yang tertinggal. Hal ini seiring dengan agenda Kabinet
Gotong Royong untuk menormalisasi kehidupan ekonomi dan memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat melalui upaya pembangunan yang didasarkan atas sumber daya setempat (resource-based development), dimana baik sumberdaya lautan dan daratan saat ini didorong pemanfaatannya, sebagai salah satu andalan bagi pemulihan perekonomian nasional. Secara sederhana, pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai upaya melakukan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya yang ditandai oleh 3membaiknya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut adalah kesempatan kerja, investasi, dan teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi. Lebih lanjut, wujud dari membaiknya ekonomi suatu wilayah diperlihatkan dengan membaiknya tingkat konsumsi masyarakat, investasi swasta, investasi publik, ekspor dan impor yang dihasilkan oleh suatu negara. Secara mudah, perekonomian wilayah yang meningkat dapat diindikasikan dengan meningkatnya pergerakan barang dan masyarakat antar wilayah.
Dalam konteks tersebut, pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang a-spasial, yang berarti bahwa pembangunan ekonomi memandang wilayah nasional tersebut sebagai satu “entity”. Meningkatnya kinerja ekonomi nasional sering diterjemahkan dengan meningkatnya kinerja ekonomi seluruh wilayah/daerah. Hal ini memberikan pengertian yang “bias”, karena hanya beberapa wilayah/daerah yang dapat berkembang seperti nasional dan banyak daerah yang tidak dapat berlaku seperti wilayah nasional. Wilayah Indonesia terdirid ari 33 propinsi dengan 400an kabupaten/kota yang secara sosial ekonomi dan budaya sangat beragam. Keberagaman ini memberikan perbedaan dalam karakteristik faktor-faktor produksi yang dimiliki. Seringkali kebijakan nasional pembangunan ekonomi yang disepakati sulit mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan pada semua daerah-daerah yang memiliki karakteristik sangat berbeda. Contoh, kebijakan nasional untuk industrialisasi, di daerah yang berkarateristik wilayah kepulauan dan laut diantisipasi dengan pembangunan industri perikanan, sedangkan daerah yang berkarakteristik darat dikembangkan melalui pembangunan kawasan industri, serta daerah yang tertinggal merencanakan pembangunan industri tetapi sulit merealisasikannya akibat rendahnya SDM, SDA, dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pengembangan Industri. Pendekatan ini dikenal dengan pembangunan ekonomi wilayah.
Pembangunan ekonomi wilayah memberikan perhatian yang luas terhadap keunikan karakteristik wilayah (ruang). Pemahaman terhadap sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur dan kondisi kegiatan usaha dari masing-masing daerah di Indonesia serta interaksi antar daerah (termasuk diantara faktor-faktor produksi yang dimiliki) merupakan acuan dasar bagi perumusan upaya pembangunan ekonomi nasional ke depan. 7. UU 24/1992 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang dipahami sebagai suatu wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam konteks ini, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur wilayah dan kegiatan usaha merupakan unsur pembentuk ruang wilayah dan sekaligus unsur bagi pembangunan ekonomi nasional yang lebih merata dan adil.
Penataan ruang tidak terbatas pada proses perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.penataan ruang sekaligus juga merupakan instrumen yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.
Kenyataan bahwa sumberdaya yang berlimpah tersebut tidak merata beradadi seluruh daerah. Hal yang sama terjadi dengan sebaran sumberdaya manusia yang merupakan “aktor” pembangunan tersebar juga tidak merata. Implikasi dari ketidak-merataan keberadaan kedua sumberdaya tersebut adalah belum baiknya tingkat pelayanan infrastruktur wilayah melayani kebutuhan wilayah dan masyarakat, terutama daerah-daerah terisolir dan tertinggal.
Untuk mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya yang berlimpah tetapi tidak merata tersebut bagi pengembangan wilayah nasional secara berkelanjutan dan menjamin kesejahteraan umum secara luas (public interest), diperlukan intervensi kebijakan dan penanganan khusus oleh Pemerintah untuk pengelolaan wilayah yang tertinggal. Hal ini seiring dengan agenda Kabinet
Gotong Royong untuk menormalisasi kehidupan ekonomi dan memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat melalui upaya pembangunan yang didasarkan atas sumber daya setempat (resource-based development), dimana baik sumberdaya lautan dan daratan saat ini didorong pemanfaatannya, sebagai salah satu andalan bagi pemulihan perekonomian nasional. Secara sederhana, pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai upaya melakukan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya yang ditandai oleh 3membaiknya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut adalah kesempatan kerja, investasi, dan teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi. Lebih lanjut, wujud dari membaiknya ekonomi suatu wilayah diperlihatkan dengan membaiknya tingkat konsumsi masyarakat, investasi swasta, investasi publik, ekspor dan impor yang dihasilkan oleh suatu negara. Secara mudah, perekonomian wilayah yang meningkat dapat diindikasikan dengan meningkatnya pergerakan barang dan masyarakat antar wilayah.
Dalam konteks tersebut, pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang a-spasial, yang berarti bahwa pembangunan ekonomi memandang wilayah nasional tersebut sebagai satu “entity”. Meningkatnya kinerja ekonomi nasional sering diterjemahkan dengan meningkatnya kinerja ekonomi seluruh wilayah/daerah. Hal ini memberikan pengertian yang “bias”, karena hanya beberapa wilayah/daerah yang dapat berkembang seperti nasional dan banyak daerah yang tidak dapat berlaku seperti wilayah nasional. Wilayah Indonesia terdirid ari 33 propinsi dengan 400an kabupaten/kota yang secara sosial ekonomi dan budaya sangat beragam. Keberagaman ini memberikan perbedaan dalam karakteristik faktor-faktor produksi yang dimiliki. Seringkali kebijakan nasional pembangunan ekonomi yang disepakati sulit mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan pada semua daerah-daerah yang memiliki karakteristik sangat berbeda. Contoh, kebijakan nasional untuk industrialisasi, di daerah yang berkarateristik wilayah kepulauan dan laut diantisipasi dengan pembangunan industri perikanan, sedangkan daerah yang berkarakteristik darat dikembangkan melalui pembangunan kawasan industri, serta daerah yang tertinggal merencanakan pembangunan industri tetapi sulit merealisasikannya akibat rendahnya SDM, SDA, dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pengembangan Industri. Pendekatan ini dikenal dengan pembangunan ekonomi wilayah.
Pembangunan ekonomi wilayah memberikan perhatian yang luas terhadap keunikan karakteristik wilayah (ruang). Pemahaman terhadap sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur dan kondisi kegiatan usaha dari masing-masing daerah di Indonesia serta interaksi antar daerah (termasuk diantara faktor-faktor produksi yang dimiliki) merupakan acuan dasar bagi perumusan upaya pembangunan ekonomi nasional ke depan. 7. UU 24/1992 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang dipahami sebagai suatu wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam konteks ini, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur wilayah dan kegiatan usaha merupakan unsur pembentuk ruang wilayah dan sekaligus unsur bagi pembangunan ekonomi nasional yang lebih merata dan adil.
Penataan ruang tidak terbatas pada proses perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.penataan ruang sekaligus juga merupakan instrumen yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.
4.Perencanaan pembangunan
● Manfaat
perencanaan pembangunan
1. Standar pelaksanaan dan pengawasan
2. Pemilihan sebagai alternatif terbaik
3. Penyusuran skala proritas, baik sasaran
maupun kegiatan
4. Mengehamat pemberdayaan sumber daya
organisasi
5. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan
perubahan lingkungan
6. Alat memudahkan dalam berkoordiansi dengan
pihak terkait
7. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak
pasti
● Periode
perencanaan pembangunan
Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan
ekonomi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni :
Periode sebelum Orde baru, dibagi dalam :
Periode 1945
– 1950
Periode 1951
– 1955
Periode 1956
– 1960
Periode 1961
– 1965
4.PETA PEREKONOMIAN
1. Keadaan Geografis Indonesia
● Indonesia adalah negara yang kaya akan
kekayaan alamnya, selain kaya akan kekayaan alam, Indonesia juga banyak
memiliki beraneka ragam adat istiadat, suku, agama, serta kehidupan tradisional
yang masih kental budayanya. Kita sebagai rakyat Indonesia patut berbangga dan
bersyukur atas semua karuniaNya, karena dengan banyaknya perbedaan yang kita
anut tetapi kita tetap satu.
Secara letak geografis di Indonesia, sangat banyak pulau-pulau besar maupun pulau kecil yang megitari kepulauan Indonesia.
Secara letak geografis di Indonesia, sangat banyak pulau-pulau besar maupun pulau kecil yang megitari kepulauan Indonesia.
● Indonesia
terletak di daratan tropika dengan curah hujan yang tinggi dan hanya dibedakan
ke dalam 2 musim hujan setiap tahun.
Indonesia
memiliki lebih dari 400 gunung berapi and 130 di antaranya termasuk gunung
berapi aktif. Sebagian dari gunung berapi terletak di dasar laut dan tidak
terlihat dari permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian
gunung berapi aktif (Ring of Fire). Terdapat puluhan patahan aktif di
wilayah Indonesia. Kedudukan
Geografi Indonesia sepanjang garis khatulistiwadan posisi sebagai wilayah
pendukung , serta terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera
dengan iklim tropika dan cuaca musim-musim yang memberikan kondisi alamiah
serta kedudukan dan peranan strategis yang sangat tinggi nilainya, baik dalam
percaturan politik ekonomi dan perdagangan khususnya.
Faktor-faktor
yang mempengaruhi iklim di indonesia adalah :
Perairan
laut Indonesia.
Topgrafi.
Letak
astronomis.
Letak
geografis.
Indonesia
merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari laut yang luas sehingga
terbentuknya iklim laut di Indonesia. Letak Indonesia secara astronomis berada
antara 6 LU-11 LS dan 95 BT- 141BT yang merupakan lintang rendah yang
menyebabkan iklim di Indonesia tropis.
Indonesia yang secara geografi terletak diantara benua
Asia dan Australia menjadi tempat perlintasan arah angin yang berganti arah
setiap 6 bulan sekali, sehingga Indonesia mengalami pergantian musim yaitu
musim hujan dan kemarau. Karena itu Indonesia dipengaruhi iklim musim.
Terjadinya iklim tropis di Indonesia dikarenakan rata-rata suhu harian, bulanan
dan tahuna tinggi ( lebih dari 18 C), amplitudo harian kecil. Iklim tropis ini
mengakibatkan banyak hujan yang disebut hujan naik tropika.
Sebaran curah hujan di Indonesia, hujan di Indonesia
akan di mulai pada arah barat kemudian merambat ke arah timur. Curah hujan di
Indonesia bagian barat umumnya lebih tinggi daripada bagian timur. Hujan
bertambah jumlahnya dari dataran rendah ke pegunungan. Di daerah pedalaman
semua pulau, musim hujan jatuh pada musim pancaroba. Indonesia mempunyai
karakteristik khusus, baik dilihat dari posisi, maupun keberadaanya, sehingga
mempunyai karakteristik iklim yang spesifik. Di Indonesia terdapat tiga jenis
iklim yang mempengaruhi iklim di Indonesia, yaitu iklim musim (muson), iklim
tropica (iklim panas), dan iklim laut.
1. Iklim
Musim (Iklim Muson)
Iklim jenis ini sangat dipengaruhi
oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu
periode perubahan angin muson adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis,
yaitu Angin musim barat daya (Muson Barat) dan Angin musim timur laut (Muson
Tumur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah
sehingga membawa musim hujan/penghujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan
April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah
Indonesia mengalami musim kering/kemarau.
● Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana biasanya sangat
berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya pertanian,
perkebunan, dan peternakan. Sementara, mata pencaharian penduduk yang memiliki
corak modern biasanya lebih mendekati sektor-sektor yang tidak terlalu
berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam seperti jasa,
transportasi, dan pariwisata. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa pola
kegiatan ekonomi penduduk di Indonesia yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan.
Pertanian
Pertanian merupakan usaha pengolahan tanah untuk pembudidayaan tanaman pangan. Masyarakat agraris mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya.
Perkebunan
Tanaman yang ditanam pada perkebunan tidak terbatas pada tanaman pangan utama, namun juga berbagai jenis tanaman pangan tambahan semacam buah-buahan dan sayur-sayuran. Beberapa jenis tanaman yang diperlukan dalam industri juga biasanya ditanam di perkebunan, misalnya kapas, kelapa sawit, tembakau, dan sebagainya. Perkebunan dapat dijalankan pada lahan yang sempit seperti pekarangan rumah maupun luas yang memerlukan modal besar.
Peternakan
Usaha pembudidayaan hewan-hewan darat yang diperlukan oleh manusia, baik untuk dikonsumsi, maupun untuk tujuan lainnya dinamakan peternakan.
Perikanan
Negara kita kaya akan potensi perikanan. Selain memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, Indonesia juga memiliki sumber air darat yang melimpah. Semua potensi tersebut dapat digunakan untuk mendukung sektor perikanan.
Kehutanan
Lebih dari 50% kawasan darat di Indonesia adalah hutan. Hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi beragam jenis pohon. Di kawasan hutan, biasanya tinggal berbagai jenis binatang yang menggantungkan kehidupannya pada hasil-hasil hutan. Sebagai negara yang berada di lintang khatulistiwa, Indonesia memiliki banyak hutan karena curah hujan yang tinggi.
Pertambangan
Pertambangan dilakukan manusia dengan menggali, mengambil, dan mengolah sumber daya alam yang terdapat di perut bumi untuk memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Kegiatan pertambangan tidak terbatas pada upaya penggalian dan pengambilan saja, namun juga meliputi upaya-upaya pengolahan sumber daya tersebut untuk dijadikan barang setengah jadi sebagai bahan dasar industri.
Perindustrian
Perindustrian merupakan usaha manusia untuk mengubah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Bidang perindustrian merupakan bidang pencaharian yang terus meningkat. Pemerintah Indonesia berupaya untuk terus mendorong bidang perindustrian agar lebih maju, sehingga dapat menampung banyak tenaga kerja. Berdasarkan besaran proses produksinya, industri dapat digolongkan menjadi industri kecil, industri menengah, dan industri besar.
Pariwisata
Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan dengan tujuan rekreasi. Mata pencaharian di sektor pariwisata beragam jenisnya, antara lain berupa penjualan jasa sebagai pemandu (guide), penyedia penginapan (akomodasi), hingga agen perjalanan. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kawasan dan potensi pariwisata. Keindahan alam Indonesia sangat terkenal hingga ke berbagai negara. Namun, masih sedikit penduduk Indonesia yang bekerja di bidang pariwisata.
Transportasi dan Jasa
Jasa merupakan usaha manusia untuk membantu manusia lainnya dalam mencapai atau melaksanakan sesuatu. Sementara itu, transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pencaharian penduduk dalam bidang ini pun sangat beragam. Bidang jasa dan transportasi terutama menjadi pilihan pencaharian masyarakat perkotaan. Beberapa contohnya antara lain adalah pekerjaan sebagai penerjemah, penyewaan barang, pengemudi, pilot, masinis, dan sebagainya.
Perdagangan
Perdagangan dilakukan untuk menyalurkan dan memasarkan barang jadi dari produsen pada konsumen. Perdagangan diperlukan karena adanya perbedaan jumlah barang atau komoditi tertentu antara suatu kawasan dengan kawasan lain. Berdasarkan besaran dan jenis barang, perdagangan dapat dikelompokkan menjadi perdagangan kecil, perdagangan menengah, dan perdagangan besar. Perdagangan kecil, kegiatannya berupa penyaluran barang langsung kepada pembeli (eceran). Perdagangan menengah kegiatannya berupa penyaluran barang dari pedagang besar pada pedagang kecil sehingga tidak melibatkan konsumen. Perdagangan besar kegiatan melibatkan produsen barang atau pemilik barang dalam jumlah besar dengan para pedagang menengah.
Pertanian
Pertanian merupakan usaha pengolahan tanah untuk pembudidayaan tanaman pangan. Masyarakat agraris mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya.
Perkebunan
Tanaman yang ditanam pada perkebunan tidak terbatas pada tanaman pangan utama, namun juga berbagai jenis tanaman pangan tambahan semacam buah-buahan dan sayur-sayuran. Beberapa jenis tanaman yang diperlukan dalam industri juga biasanya ditanam di perkebunan, misalnya kapas, kelapa sawit, tembakau, dan sebagainya. Perkebunan dapat dijalankan pada lahan yang sempit seperti pekarangan rumah maupun luas yang memerlukan modal besar.
Peternakan
Usaha pembudidayaan hewan-hewan darat yang diperlukan oleh manusia, baik untuk dikonsumsi, maupun untuk tujuan lainnya dinamakan peternakan.
Perikanan
Negara kita kaya akan potensi perikanan. Selain memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, Indonesia juga memiliki sumber air darat yang melimpah. Semua potensi tersebut dapat digunakan untuk mendukung sektor perikanan.
Kehutanan
Lebih dari 50% kawasan darat di Indonesia adalah hutan. Hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi beragam jenis pohon. Di kawasan hutan, biasanya tinggal berbagai jenis binatang yang menggantungkan kehidupannya pada hasil-hasil hutan. Sebagai negara yang berada di lintang khatulistiwa, Indonesia memiliki banyak hutan karena curah hujan yang tinggi.
Pertambangan
Pertambangan dilakukan manusia dengan menggali, mengambil, dan mengolah sumber daya alam yang terdapat di perut bumi untuk memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Kegiatan pertambangan tidak terbatas pada upaya penggalian dan pengambilan saja, namun juga meliputi upaya-upaya pengolahan sumber daya tersebut untuk dijadikan barang setengah jadi sebagai bahan dasar industri.
Perindustrian
Perindustrian merupakan usaha manusia untuk mengubah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Bidang perindustrian merupakan bidang pencaharian yang terus meningkat. Pemerintah Indonesia berupaya untuk terus mendorong bidang perindustrian agar lebih maju, sehingga dapat menampung banyak tenaga kerja. Berdasarkan besaran proses produksinya, industri dapat digolongkan menjadi industri kecil, industri menengah, dan industri besar.
Pariwisata
Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan dengan tujuan rekreasi. Mata pencaharian di sektor pariwisata beragam jenisnya, antara lain berupa penjualan jasa sebagai pemandu (guide), penyedia penginapan (akomodasi), hingga agen perjalanan. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kawasan dan potensi pariwisata. Keindahan alam Indonesia sangat terkenal hingga ke berbagai negara. Namun, masih sedikit penduduk Indonesia yang bekerja di bidang pariwisata.
Transportasi dan Jasa
Jasa merupakan usaha manusia untuk membantu manusia lainnya dalam mencapai atau melaksanakan sesuatu. Sementara itu, transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pencaharian penduduk dalam bidang ini pun sangat beragam. Bidang jasa dan transportasi terutama menjadi pilihan pencaharian masyarakat perkotaan. Beberapa contohnya antara lain adalah pekerjaan sebagai penerjemah, penyewaan barang, pengemudi, pilot, masinis, dan sebagainya.
Perdagangan
Perdagangan dilakukan untuk menyalurkan dan memasarkan barang jadi dari produsen pada konsumen. Perdagangan diperlukan karena adanya perbedaan jumlah barang atau komoditi tertentu antara suatu kawasan dengan kawasan lain. Berdasarkan besaran dan jenis barang, perdagangan dapat dikelompokkan menjadi perdagangan kecil, perdagangan menengah, dan perdagangan besar. Perdagangan kecil, kegiatannya berupa penyaluran barang langsung kepada pembeli (eceran). Perdagangan menengah kegiatannya berupa penyaluran barang dari pedagang besar pada pedagang kecil sehingga tidak melibatkan konsumen. Perdagangan besar kegiatan melibatkan produsen barang atau pemilik barang dalam jumlah besar dengan para pedagang menengah.
2. Mata Pencaharian
● Peta perekonomian indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak
diantara 6oLU – 11oLS
dan 95oBT – 141oBT, berdasarkan letak astronominya
Indonesia dilalui oleh garis equator atau garis khatulistiwa yang menyebabkan
Indonesia memiliki iklim Tropis. Indonesia terdiri dari beberapa kepulauan
besar yaitu Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku
dan Papua (Irian Jaya), serta sekitar 13.000 pulau-pulau kecil dengan luas
keseluruhan mencapai 1.919.443 km persegi. Luas daratan Indonesia mencapai
195.200 juta ha, terletak di daratan tropika dengan curah hujan yang tinggi,
dan hanya dibedakan ke dalam dua musim setiap tahun.
Indonesia adalah negara agraris dimana persentase
terbesar penduduknya berada di daerah pedesaan, sedangkan persentase kecil
tinggal di daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk
Indonesia mata pencaharian pokoknya adalah bertani meliputi, perkebunan,
pertanian, peternakan, dan perikanan. Hal ini tercermin pula dalam keseluruhan
Produksi Domestik Bruto (PDB) dimana sektor pertanian memegang peranan terbesar
dibandingkan dengan sektor lainnya di luar sektor pertanian terhadap
keseluruhan nilai PDB. Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah
kenyataan bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki
nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan komoditi yang
dihasilkan sektor lain (misalnya industri), sehingga sebagian masyarakat
Indonesia yang bermata pencaharian di sektor pertanian (desa) semakin
tertinggal oleh rekannya yang bekerja dan memiliki akses di sektor industri
(kota).
Penduduk Indonesia sangat besar yang jumlahnya kurang
lebih 220 juta jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,3 % per tahunnya. Bila
laju pertumbuhan penduduk tidak dapat diimbangi dengan laju pertumbuhan
ekonomi, hal ini akan membawa pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi,
rata-rata pertahun. Pertumbuhan ekonomi yang cendderung rendah tersebut
disebabkan karena pertumbuhan PDB yang rendah yang dihadapkan dengan laju
pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, hal ini jelas akan mempengaruhi tingkat
pendapatan perkapita penduduk. Selain masalah laju pertumbuhan penduduk,
masalah penyebaran penduduk yang tidak merata juga dapat menimbulkan berbagai
permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan ekonomi. Sistem pendidikan
yang bersifat umum di Indonesia, menyebabkan apabila seseorang yang telah
menyelesaikan pendidikannya belum menjadi suatu jaminan kemampuan bekerja
dengan produktivitas yang tinggi karena yang bersangkutan belum memiliki
keterampilan.
Sebagian besar sumber penerimaan negara berasal dari
perdagangan luar negeri (ekspor) yaitu ekspor non migas yang memegang peranan
terbesar dari keseluruhan penerimaan dalam negeri. Suatu negara yang mempunyai
struktur ekonomi ekspor seperti Indonesia sangat terpengaruh oleh maju
mundurnya ekspor, keadaan ini dengan sendirinya akan berpengaruh pula terhadap
kemampuan untuk mengimpor barang.
Selain beberapa faktor diatas, investasi juga
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebagai
negara yang sedang berkembang, Indonesia senantiasa menghadapi kendala berupa
kekurangan modal untuk investasi yang disebabkan karena kesempatan menabung
yang masih rendah dari masyarakat, hal ini disebabkan tingkat pendapatan yang
masih rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, diantaranya
:
§ Tingkat pengembalian
yang diharapkan (Expected Rate of Return)
§ Biaya investasi
§ Ramalan
mengenai keadaan ekonomi di masa yang akan datang
Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
akan dana investasi dalam rangka pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut :
v Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas agar
penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri lebih meningkat.
v Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri dengan syarat
yang lunak sehingga tidak terlalu membebani para penanam modal serta
menggunakan dana tersebut untuk kegiatan investasi yang tergolong prioritas.
v
Menciptakan iklim investasi yang
aman dan menarik bagi para penanam modal asing.
v Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan
dan perkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah, agar mereka
secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar dalam rangka
peningkatan produktivitas.
Sekian uraian dari saya mengenai peta perekonomian
Indonesia, semoga informasi yang saya sampaikan dapat menjadi sumber inspirasi
dan berguna bagi kemajuan pembangunan Indonesia terutama di bidang
perekonomian.
3.Sumber daya manusia
● Laju pertumbuhan penduduk
Pertumbuhan penduduk adalah
perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam
jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk
pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi
selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk
sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada
pertumbuhan penduduk dunia. (menurut Wikipedia)
Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. (menurut MKDU ISD)
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk baik pertambahan maupun penurunannya. (menurut modul online)
Angka pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan penduduk suatu wilayah atau negara dalam suatu jangka waktu tertentu, dinyatakan dalam persentase.
Nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat.
Ini dapat dituliskan dalam rumus: P = Poekt
Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. (menurut MKDU ISD)
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk baik pertambahan maupun penurunannya. (menurut modul online)
Angka pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan penduduk suatu wilayah atau negara dalam suatu jangka waktu tertentu, dinyatakan dalam persentase.
Nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat.
Ini dapat dituliskan dalam rumus: P = Poekt
● Penyebaran
Penduduk
Persebaran atau distribusi
penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah
penduduk tersebut tersebar merata atau tidak.
Kepadatan ppenduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata ppenduduk pada setiap Km2 pada suatu wilayah negara.
Faktor-faktor yang memppengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau negara sebagai berikut:
1. Faktor Fisiografis
2. Faktor Biologis
3. Faktor Kebudayaan dan Teknologi
Kepadatan ppenduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata ppenduduk pada setiap Km2 pada suatu wilayah negara.
Faktor-faktor yang memppengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau negara sebagai berikut:
1. Faktor Fisiografis
2. Faktor Biologis
3. Faktor Kebudayaan dan Teknologi
● Angkatan
kerja
Angkatan kerja adalah penduduk usia
produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi
sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.
● Sistem
pendidikan
kalau ditinjau dari segi asal kata adalah, bahwa
pendidikan itu berasal dari kata “Pedagogi” dimana kata tersebut berasal
dari bahasa yunani kuno, yang kalau di eja menjadi 2 kata yaitu :
- Paid artinya=> anak
- Agagos artinya => membimbing
Dengan demikian pengertian pendidikan kalau
ditinjau dari suku kata tersebut adalah : ” Cara atau ilmu untuk
mengajar/membimbing anak”
Namun demikian ada beberapa pengertian pendidikan yang
bisa dijabarkan lebih luas lagi, diantaranya :
- Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No.20 tahun 2003)
- Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.(Wikipedia)
- Pendidikan berasal dari kata “didik”, Lalu kata ini mendapat awalan kata “me” sehingga menjadi “mendidik” artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. (Kamus Bahasa Indonesia, 1991:232)
4.
Investasi
● Investasi
adalah
mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan
suatu saat mendapat keuntungan financial. Contoh investasi adalah pembelian
berupa asset financial seperti obligasi, saham , asuransi. Dapat juga pembelian
berupa barang seperti mobil atau property seperti rumah atau tanah.
Lebih luasnya investasi dapat berarti pembelian barang modal untuk produksi dalam suatu usaha misalnya pembelian mesin. Bahkan pemberian pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang membuat lebih mahir dalam bekerja bisa dikatakan sebagai investasi. Kesamaan dari semua investasi diatas adalah harapan memperoleh keuntungan (gain) di kemudian hari.
Investasi yang akan kita bahas bahas disini adalah investasi berupa asset financial dan lquid yang terjadi di pasar uang, pasar komoditi berjangka dan pasar saham diantaranya : saham, obiligasi, derivatif.
Lebih luasnya investasi dapat berarti pembelian barang modal untuk produksi dalam suatu usaha misalnya pembelian mesin. Bahkan pemberian pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang membuat lebih mahir dalam bekerja bisa dikatakan sebagai investasi. Kesamaan dari semua investasi diatas adalah harapan memperoleh keuntungan (gain) di kemudian hari.
Investasi yang akan kita bahas bahas disini adalah investasi berupa asset financial dan lquid yang terjadi di pasar uang, pasar komoditi berjangka dan pasar saham diantaranya : saham, obiligasi, derivatif.
5.ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
● Perkembangan Dana Pembangunan
Indonesia
Dari segi perencanaan pembangunan
di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka
pendek, karena iyulah APBN selalu disususn setiap tahun.
Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :
• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.
Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagia sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.
Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :
• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.
Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagia sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.
● Proses penyusanan anggaran
Proses penyusunan mempunyai empat tujuan , yaitu:
1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiscal dan meningkatkan koordinasi antar bagian
dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa public
melalui proses pemprioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transdparansi dan pertanggungjawaban pemerintah DPR/DPRD dan masyarakat
luas.
Factor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah:
1. Tujuan dan target yang hendak dicapai.
2. Ketersediaan sumber daya (factor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah).
3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
4. Factor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan pemerintah
yang baru, fluktuasi pasar, perubahan social dan politik, bencana alam, dan sebagainya.
1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiscal dan meningkatkan koordinasi antar bagian
dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa public
melalui proses pemprioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transdparansi dan pertanggungjawaban pemerintah DPR/DPRD dan masyarakat
luas.
Factor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah:
1. Tujuan dan target yang hendak dicapai.
2. Ketersediaan sumber daya (factor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah).
3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
4. Factor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan pemerintah
yang baru, fluktuasi pasar, perubahan social dan politik, bencana alam, dan sebagainya.
● Perkiraan Penerimaan Negara
Secara garis besar sumber penerimaan
Negara berasal dari :
- Penerimaan dalam negeri
- Penerimaan pembangunan
1.
PENERIMAAN DALAM NEGERI
Pertama, penerimaan dalam negeri,
untuk tahun-tahun awal masa pemerintahan Orde baru masih cukup menggantungkan
pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.
Namun dengan mulai tidak menentunya
hatga minyak dunia. Maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari
sector migas perlu dikurangi.
2.
PENERIMAAN PEMBANGUNAN
Meskipun telah ditempuh berbagai
upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintan, namun karena laju pembangunan
yang demikian cepet, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang
dengan dana yang berasal dari luar negeri. Meskipun untuk selanjutnya bantuan
luar negeri (hutang bagi Indonesia) tersebut makin meningkat jumlahnya, namun
selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor
yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat
dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan
bunganya).
● Perkiraan Pengeluaran
Perkiraan Pengeluaran Negara
Pengeluaran Negara merupakan pengeluaran untuk
membiayai kebutuhan maupun kegiatan-kegiatan pada suatu Negara demi mewujudkan
kesejahteraan rakyat.
Pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
1. Pengeluaran rutin dan
2. Pengeluaran pembangunan
Pengeluaran rutin Negara merupakan pengeluaran yang selalu ada dan telah terencana sebelumnya. Pengeluaran rutin ini meliputi :
- Pengeluaran untuk belanja pegawai
- Pengeluaran untuk belanja barang
- Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
- Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
- Dan juga pengeluaran lain-lain
Sedangkan Pengeluaran pembangunan merupakan semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Yang termasuk pengeluaran pembangunan diantaranya ialah :
- Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen atau lembaga Negara.
- Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah
- Dan juga pengeluaran pembangunan lain-lain
Inilah beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain :
- Sektor produksi
- Sektor distribusi
- Sektor konsumsi masyarakat
- Sektor keseimbangan perekonomian
Jenis – jenis pengeluaran Negara menurut sifatnya meliputi :
1. PENGELUARAN INVESTASI
-> Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang
2. PENGELUARAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
-> Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat
3. PENGELUARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
-> Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat
4. PENGELUARAN PENGHEMATAN MASA DEPAN
-> Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang
5. PENGELUARAN YANG TIDAK PRODUKTIF
-> Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah
Pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
1. Pengeluaran rutin dan
2. Pengeluaran pembangunan
Pengeluaran rutin Negara merupakan pengeluaran yang selalu ada dan telah terencana sebelumnya. Pengeluaran rutin ini meliputi :
- Pengeluaran untuk belanja pegawai
- Pengeluaran untuk belanja barang
- Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
- Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
- Dan juga pengeluaran lain-lain
Sedangkan Pengeluaran pembangunan merupakan semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Yang termasuk pengeluaran pembangunan diantaranya ialah :
- Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen atau lembaga Negara.
- Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah
- Dan juga pengeluaran pembangunan lain-lain
Inilah beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain :
- Sektor produksi
- Sektor distribusi
- Sektor konsumsi masyarakat
- Sektor keseimbangan perekonomian
Jenis – jenis pengeluaran Negara menurut sifatnya meliputi :
1. PENGELUARAN INVESTASI
-> Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang
2. PENGELUARAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
-> Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat
3. PENGELUARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
-> Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat
4. PENGELUARAN PENGHEMATAN MASA DEPAN
-> Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang
5. PENGELUARAN YANG TIDAK PRODUKTIF
-> Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah
● Dasar
Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara
Pendapatan
nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga
keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam
satu periode,biasanya selama satu tahun.
6.KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
1. Kebijakan Selama
a. Periode 1966-1969
Rencana : pembangunan nasional semesta berencana
(PNSB) 1961-1969.
Rencana pembangunan ini disusun berlandasarkann
“Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan azas
ekonomi terpimpin.
Faktor yang menghambat/ kelemahannya
antara lain :
1) Rencana ini tidak mengikuti
kaidah-kaidah ekonomi yang lazim.
2) Defisit anggaran yang terus
meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.
3) Kondisi ekonomi dan politik saat
itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan karena sikapnya yang
konfrontatif. Sementara di dalam negeri pemerintah selalu mendapat rongrongan
dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi” (Muhammad Sadli, Kompas, 27
Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).
Beberapa kebijaksanaan ekonomi –
keuangan:
1) Dengan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan
keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian
Indonesia.
2) Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden
Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei
1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan
kepegawaian.
3) Pokok perhatian diberikan pada aspek
perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang
mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme
dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).
● b. Periode Pelita I
Peraturan pemerintah No.16 Tahun 1970, mengenai
penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import.
- Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar, dengan sasaran pokok :
- Kestabilan harga bahan pokok
- Peningkatan nilai ekspor
- Kelancaran impor
- Penyebaran barang di dalam negeri
● c. Periode
Pelita II
- Kebijakan Fiskal, dengan cara penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor pasar dunia, serta untuk menggalakkan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri guna mendorong investasi dalam negeri. Hasilnya adalah naiknya cadangan devisa dari $ 1,8 milyar menjadi $2,58 milyar dan naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 milyar menjadi Rp 1.522 milyar.
- Kebijaksanaan 15 Nopember 1978 (KNOP 15), yakni kebijaksanaan di bidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hail produksi nasional, serta untuk menaikkan daya saing komoditi ekspor,yang pada masa ini menjadi lemah.
● d. Periode
Pelita III
- Paket Januari 1982, yang berisi mengenai tata-cara pelaksanaan ekspor-impor, dan lalu lintas devisa. Dalam kebijaksanaan ini diterapkan kemudahan dalam hal pajak yang dikenakan terhadap komoditi ekspor, serta kemudahan dalam hal kredit untuk komoditi ekspor.
- Paket kebijaksanaan imbal beli (counter purchase), yang dikeluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket januari. Dalam kebijakan ini tersirat keharusan eksportir maupun importir luar negeri untuk membeli barang-barang Indonesia dalam jumlah yang sama.
- Kebijaksanaan Devaluasi 1983, yakni dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar dari Rp 625/$ menjadi Rp 970/$.
● e. Perode Pelita IV
- Kebijaksanaan INPRES No. 4 Tahun 1985, kebijaksanaan ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas.
- Paket kebijaksanaan 6 mei 1968 (PAKM), tujuannya untuk mendorong sektor swasta di bidang ekspor maupun bidang penanaman modal.
- Paket Devaluasi 1968, kebijakan ini didukung dengan dilaksanakannya pinjaman luar negeri.
- Paket kebijaksanaan 25 Oktober 1968, merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal.
- Paket kebijaksanaan 15 Januari 1987, dengan melakukan peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) dalam rangka meningkatkan ekspor non migas.
- Paket kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES), melakukan restrukturisasi bidang ekonomi, terutama dalam usaha memperlancar perijinan (deregulasi).
- Paket 27 Oktober 1988, kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan untuk menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan.
- Paket kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV), dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan laut.
- Paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), kebijaksanaan di bidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.
● f. Periode
Pelita V
lebih diarahkan kepada
pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal
landas menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua.
2. Kebijaksanaa Moneter
Adalah sekumpulan tindakan pemerintah di dalam
mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga.
- Kebijaksanaan moneter kuantitatif, dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya.
- Kebijaksanaan moneter kualitatif, dengan mengatur dan menghimbau pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya, baik manajemennya maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijaksanaan moneter kuantitatif yang sedang dijalankan oleh Bank Indonesia.
3. Kebijaksanaan Fiskal
Adalah suatu tindakan pemerintah
di dalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara, dan biasanya
dikaitkan dengan masalah perpajakan. Meskipun tidak selalu demikian, namun
orang lebih melihat kebijaksanaan fiskal sebagai kebijaksanaan pemerintah di sektor
perpajakan.
4. Kebijakan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri
Dalam sektor luar negeri, kebijaksanaan fiskal dan
moneter dikombinasi menjadi : Kebijaksanaan menekan pengeluaran dan
Kebijaksanaan memindah pengeluaran.
- Kebijaksanaan menekan pengeluaran, dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia.
- Kebijaksanaan memindah pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi tidak berkurang hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian.
7.MASALAH
POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA
1. Penganguran
● Definisi
Penganguran :
Menurut Ida Bagoes Mantra, pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Konsep ini sering diartikan sebagai keadaan pengangguran terbuka.
Menurut Dumairy Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan.
Masalah yang sering dihadapi adalah masalah setengah menganggur atau pengangguran tidak kentara.
Menurut Ida Bagoes Mantra, pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Konsep ini sering diartikan sebagai keadaan pengangguran terbuka.
Menurut Dumairy Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan.
Masalah yang sering dihadapi adalah masalah setengah menganggur atau pengangguran tidak kentara.
● Ciri-ciri penganguran :
1.
Jumlah
penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada.
2. Perkembangan inovasi teknologi
informasi yang canggih menyebabkan berkurangnya penyerapan SDM.
3. Persaingan era globalisasi yang
ketat membutuhkan SDM yang berkualitas baik IQ maupun EQ dengan standart kerja
yang berlaku.
4. Gengsi yang tinggi terhadap
pekerjaan yang ditawarkan.
5. Takut menghadapi resiko kerja/usaha,
takut gagal.
6. Malasnya calon pekerja masuk
lapangan pekerjaan yang ada karena memilih pekerjaan yang cocok sesuai minat
dan besarnya gaji yang diharapkan.
2. Inflasi
Inflasi
terjadi apabila :
·
Diwarnai kenaikan harga-harga
komoditi secara umum.
·
Dapat diketahui dan dihitung jika
telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu.
Inflasi dapat dibagi dalam :
·
Inflasi ringan jika nilainya
berkisar 0% s/d 10%
·
Inflasi sedang jika nilainya
berkisar 10% s/d 30%
·
Inflasi berat jika nilainya
berkisar 30% s/d 100%
·
Hyperinflasi jika
nilainya
> 100%
Jika dilihat dari sebab-sebab kemuculannya dibagi
dalam :
Inflasi karena naiknya permintaan
Inflasi karena naiknya permintaan adalah inflasi yang
terjadi karena adanya gejala naiknnya permintaan secara umum.
Inflasi yang terjadi karena naiknnya biaya produksi
Inflasi ini terjadi jika kecenderungan naiknya harga
lebih diakibatkan karena naiknya biaya produksi.
Inflasi yang berasal dari dalam negeri
Inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah inflasi
yang terjadi dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi didalam negeri.
Inflasi yang berasal dari luar negeri
Proses terjadinya diawali dengan masuknya komoditi
impor yang telah terkena inflasi (harga naik) dinegara asalnya.
I nflasi
memang akan membawa dampak yang kurang baik bagi beberapa aspek kegiatan
ekonomi masyarakat, diantaranya :
·
Pertama, inflasi akan menjadikan turunnya pendapatan riil
masyarakat yang memiliki penghasilan tetap.
·
Kedua, inflasi menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan
masyarakat yang berbentuk kas.
·
Ketiga, inflasi akan menyebabkan nilai tabungan masyarakat
menjadi turun.
·
Keempat, inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi
Indonesia menjadi terhambat.
Beberapa sisi positif dari adanya inflasi :
·
Inflasi yang terkendali
menggambarkan adanya aktivitas ekonomi dalam suatu negara.
·
Inflasi terkendali merangsang
masyarakat untuk terus berusaha bekerja keras untuk meningkatkan
kesejahteraannya.
8.INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL
1. Investasi
● Investasi adalah penanaman modal
untuk biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa
yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi,
dampak inflasi dan resiko yang ditanggung. Keputusan investasi dapat dilakukan
individu, dari investasi tersebut yang dapat berupa capital gain/loss dan
yield. Alasan seorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan
kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang serta untuk menghindari
merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki.
Peranan modal
dalam meningkatkan PNB (Pendapatan Nasional Bruto)
penanaman modal adalah kegiatan yang
dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan
harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.
Penanaman modal berperan sebagai
sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada
di dalam negeri maupun luar negeri dengan cara berinvestasi/penanaman modal
dalam negeri dan modal itu dapat berupa modal sendiri ataupun modal bersama.
Selain itu, penanaman modal juga
berperan sebagai sarana untuk mengukur
pembangunan suatu Negara dan juga
pendapatan nasional bruto. Pendapatan nasional
dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan
seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua
pelaku atau sektor ekonomi dari suatu Negara dalam kurun waktu tertentu.
Pendapatan nasional sering digunakan
sebagai indikator ekonomi dalam hal menentukan laju tingkat perkembangan atau
pertumbuhan perekonomian, mengukur keberhasilan suatu Negara dalam mencapai
tujuan pembangunan ekonominya, serta membandingkan tingkat kesejahteraan
masyarakat.
Oleh karena itu, penanaman modal
tersebut sangat berperan penting dalam meningkatkan PNB karena semakin besar
investasi yang dilakukan di suatu Negara maka tingkat PNB Negara tersebut juga
akan semakin baik yang menggambarkan semakin baik pula tingkat kesehatan
ekonomi suatu negara.
2.Penanaman
Modal Dalam Negeri
● Peranan modal dalam negeri sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi
Negara. Melihat perekonomian Indonesia masih rendah akibat krisis yang melanda
membuat pemerintah terdorong untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan
baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Kedudukan penanaman modal
dalam negeri yang terpenting adalah pendapatan nasional karena dapat
memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh pihak Negara.
Fungsi
serta kedududukannya juga sangat penting karena merupakan asset Negara untuk
meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan Negara. Fungsinya adalah untuk
pengumpulan, pengelolaan, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang
penanaman modal.
Perkembangan
modal dalam negeri belum berkembang padahal kekayaan alam yang dimiliki begitu
melimpah tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal, dengan memanfaaatkan
kekayaan alam pemerintah dapat melakukan suatu bidang usaha atau semacamnya
yang dapat meningkatkan pendapatan nasional dengan cara penggabungan
faktor-faktor produksi. Namun sayangnya, pada kenyataannya pemerintah lebih
banyak menggunakan modal asing.
Penanaman
modal dalam negeri memberikan peranan dalam pembangunan ekonomi di
negara-negara sedang berkembang, hal ini terjadi dalam berbagai bentuk. Modal
Investasi mampu mengurangi kekurangan tabungan dan melalui pemasukan peralatan
modal dan bahan mentah, dengan demikian menaikkan laju pemasukan modal. Selain
itu tabungan dan investasi yang rendah mencerminkan kurangnya modal di negara
keterbelakangan teknologi. Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal
Investasi yang membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman
organisasi, informasi pasar, teknik-tekink produksi maju, pembaharuan produk
dan lain-lain. Selain itu juga melatih tenaga kerja setempat pada keahlian
baru. Semua ini pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi Negara
terbelakang.
3. Penanaman
Modal Asing
● Modal asing merupakan salah satu sumber yang
menjadi sasaran pemerintah untuk membantu proses pertumbuhan ekonomi di
Indonesia dan juga merupakan kekayaan devisa Negara. Modal asing juga sebagai
pengisi kesenjangan antara persediaan tabungan devisa, penerimaan pemerintah,
keterampilan manajerial serta untuk mencapai pertumbuhan.
● Gugatan atas
keberadaan Freeport di Papua tak sepenuhnya mencerminkan keinginan
menyelesaikan ganjalan “ekonomi politik” secara wajar. Di negeri ini, banyak
orang menggugat eksistensi Freeport yang dianggap merugikan Indonesia, tapi
umumnya mereka tak banyak peduli pada dampak riilnya bagi warga Papua. Freeport
sendiri juga telah mengklaim telah menambah royalti kepada Pemerintah, tapi di
sisi lain mayoritas rakyat Papua tetap miskin dan terkebelakang.
Seharusnya gugatan terkait isu
dominasi asing dalam perekonomian Indonesia tak semata didasarkan pada
klaim konstitusionalitas, tapi harus sungguh berorientasi pada kepentingan riil
masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Ketika eksploitasi SDA berlangsung
tanpa kendali, seperti di Papua, komunitas lokallah yang kelak paling merasakan
dampak buruknya untuk jangka menengah dan panjang.
Dalam jangka pendek, sebagian kecil
warga lokal mungkin dilibatkan dalam pekerjaan eksploitasi SDA di daerahnya,
tapi dalam jangka menengah dan panjang, komunitas lokal dan keturunannya jelas
akan menderita, karena tanah ulayat mereka telah rusak dan kekayaan di dalamnya
telah dikuras habis para pemodal yang ditopang kekuasaan politik.
9.PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN
1. Perdagangan Antar Negara
● Perdagangan
antar negara
atau sering disebut dengan persagangan internasional merupakan
suatu kegiatan pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain
yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
2.
Hambatan
Perdagangan Antar Negara
Perdagangan antarnegara dapat
menimbulkan banyak manfaat, akan tetapi pelaksanaannya tidak selalu berjalan
mulus, banyak hambatan yang timbul.
Hambatan perdagangan antarnegara antara lain sebagai berikut:
a. Perbedaan mata uang suatu negara dengan negara lain. Untuk membayar barang yang diimpor yaitu dengan mata uang (valuta) negara pengekspor, pembayaran uang tersebut akan mengalami kesulitan karena nilai valuta suatu negara berbeda dengan nilai valuta negara lain.
b. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Sumber daya manusia merupakan penggerak semua kegiatan, apabila sumber daya manusia rendah, maka akan menghasilkan suatu kualitas yang rendah pula.
c. Pembayaran antarnegara sulit dan resikonya besar. Dalam melakukan pembayaran, negara pengimpor tidak dapat mengirimkan uang secara langsung kepada negara pengekspor. Hal ini sulit dilakukan dan resikonya sangat besar. Oleh karena itu, pembayaran antarnegara harus ditempuh dengan cara lain misalnya dengan menggunakan wesel asing.
d. Kebijaksanaan impor yang dilakukan oleh suatu negara. Untuk melindungi perekonomian dalam negeri, suatu negara melakukan kebijaksanaan impor dengan menerapkan proteksi. Kebijakan proteksi dilakukan dengan jalan menaikkan bea impor atau melarang impor barang-barang tertentu.
Proteksi adalah suatu usaha negara untuk memberi perlindungan terhadap produksi dalam negeri.
Contoh bentuk proteksi:
- menaikkan bea impor atau bea masuk. Dengan adanya bea masuk yang tinggi terhadap barang impor, maka harga barang impor dalam negeri menjadi lebih mahal. Hal ini akan mengakibatkan sepinya penjualan barang impor, akibatnya ekspor dari negara lain akan mengalami hambatan.
- Larangan impor oleh suatu negara terhadap jenis barang tertentu, misalnya barang mewah. Hal ini menjadi hambatan kegiatan ekspor dari negara produsen barang mewah tersebut.
- Kuota yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk membatasi impor barang-barang yang sudah dapat dihasilkan di dalam negeri, tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.
e. Pertentangan di bidang politik dan militer. Apabila terjadi pertentangan di bidang politik dan militer (perang), hubungan antarnegara akan terputus dan dunia dilanda kelesuan perekonomian atau resesi yang menyebabkan perdagangan antarnegara akan menurun.
Pemerintah selalu berupaya untuk mengantisipasi hambatan tersebut dengan kebijaksanaan yang dapat menunjang perkembangan perdagangan antarnegara.
Contoh:
- kebijaksanaan penyederhanaan prosedur ekspor dan impor.
- Pengurangan dan pembebasan pajak ekspor dan impor untuk barang tertentu.
- Selektif dalam mengimpor barang.
- Menerobos politik proteksi negara-negara tertentu lewat dialog antarkepala negara atau antar menteri luar negeri.
- Peningkatan sumber daya manusia untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang handal dan berguna dalam perkembangan perdagangan antarnegara.
Hambatan perdagangan antarnegara antara lain sebagai berikut:
a. Perbedaan mata uang suatu negara dengan negara lain. Untuk membayar barang yang diimpor yaitu dengan mata uang (valuta) negara pengekspor, pembayaran uang tersebut akan mengalami kesulitan karena nilai valuta suatu negara berbeda dengan nilai valuta negara lain.
b. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Sumber daya manusia merupakan penggerak semua kegiatan, apabila sumber daya manusia rendah, maka akan menghasilkan suatu kualitas yang rendah pula.
c. Pembayaran antarnegara sulit dan resikonya besar. Dalam melakukan pembayaran, negara pengimpor tidak dapat mengirimkan uang secara langsung kepada negara pengekspor. Hal ini sulit dilakukan dan resikonya sangat besar. Oleh karena itu, pembayaran antarnegara harus ditempuh dengan cara lain misalnya dengan menggunakan wesel asing.
d. Kebijaksanaan impor yang dilakukan oleh suatu negara. Untuk melindungi perekonomian dalam negeri, suatu negara melakukan kebijaksanaan impor dengan menerapkan proteksi. Kebijakan proteksi dilakukan dengan jalan menaikkan bea impor atau melarang impor barang-barang tertentu.
Proteksi adalah suatu usaha negara untuk memberi perlindungan terhadap produksi dalam negeri.
Contoh bentuk proteksi:
- menaikkan bea impor atau bea masuk. Dengan adanya bea masuk yang tinggi terhadap barang impor, maka harga barang impor dalam negeri menjadi lebih mahal. Hal ini akan mengakibatkan sepinya penjualan barang impor, akibatnya ekspor dari negara lain akan mengalami hambatan.
- Larangan impor oleh suatu negara terhadap jenis barang tertentu, misalnya barang mewah. Hal ini menjadi hambatan kegiatan ekspor dari negara produsen barang mewah tersebut.
- Kuota yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk membatasi impor barang-barang yang sudah dapat dihasilkan di dalam negeri, tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.
e. Pertentangan di bidang politik dan militer. Apabila terjadi pertentangan di bidang politik dan militer (perang), hubungan antarnegara akan terputus dan dunia dilanda kelesuan perekonomian atau resesi yang menyebabkan perdagangan antarnegara akan menurun.
Pemerintah selalu berupaya untuk mengantisipasi hambatan tersebut dengan kebijaksanaan yang dapat menunjang perkembangan perdagangan antarnegara.
Contoh:
- kebijaksanaan penyederhanaan prosedur ekspor dan impor.
- Pengurangan dan pembebasan pajak ekspor dan impor untuk barang tertentu.
- Selektif dalam mengimpor barang.
- Menerobos politik proteksi negara-negara tertentu lewat dialog antarkepala negara atau antar menteri luar negeri.
- Peningkatan sumber daya manusia untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang handal dan berguna dalam perkembangan perdagangan antarnegara.
3.Neraca Pembayaran Luar Negeri
Indonesia
Neraca pembayaran (balance of
payment) adalah catatan transaksi antara penduduk suatu negara dengan
negara-negara lainnya. Terdapat 2(dua) jenis neraca pembayaran, yaitu : neraca
perdagangan dan neraca modal.
Transaksi berjalan (current account), mencatat perdagangan barang dan jasa, termasuk pembayaran transfer. Jasa termasuk pengangkutan, pembayaran royalti, dan pembayaran bunga. Jasa juga termasuk pendapatan investasi neto, bunga dan keuntungan dari aset kita dikurangi pendapatan pihak luar negeri dari aset yang dimilikinya di negara lain. Pembayaran transfer terdiri dari pengiriman uang, hadiah dan bantuan. Secara sederhana, neraca perdagangan (trade balance) berisi catatan perdagangan barang.Dengan menambahkan transfer neto ke dalam neraca perdagangan, maka akan mendapatkan sebuah transaksi berjalan.
Perhitungan sederhana neraca pembayaran adalah bahwa setiap transaksi yang meningkatkan pembayaran oleh suatu negara dihitung sebagai defisit dalam neraca pembayaran negara tersebut untuk negara lain, impor mobil, pemberian kepada orang asing, pembelian lahan di luar negeri, atau deposit yang ada di bank di luar negeri. Semuanya merupakan item defisit.
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.
1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
2. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.
Situasi neraca pembayaran selama empat tahun pelaksanaan Repelita V secara umum tetap terkendali dalam batas-batas yang wajar. Perkembangan neraca pembayaran tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, impor dan arus modal luar negeri.
Transaksi berjalan (current account), mencatat perdagangan barang dan jasa, termasuk pembayaran transfer. Jasa termasuk pengangkutan, pembayaran royalti, dan pembayaran bunga. Jasa juga termasuk pendapatan investasi neto, bunga dan keuntungan dari aset kita dikurangi pendapatan pihak luar negeri dari aset yang dimilikinya di negara lain. Pembayaran transfer terdiri dari pengiriman uang, hadiah dan bantuan. Secara sederhana, neraca perdagangan (trade balance) berisi catatan perdagangan barang.Dengan menambahkan transfer neto ke dalam neraca perdagangan, maka akan mendapatkan sebuah transaksi berjalan.
Perhitungan sederhana neraca pembayaran adalah bahwa setiap transaksi yang meningkatkan pembayaran oleh suatu negara dihitung sebagai defisit dalam neraca pembayaran negara tersebut untuk negara lain, impor mobil, pemberian kepada orang asing, pembelian lahan di luar negeri, atau deposit yang ada di bank di luar negeri. Semuanya merupakan item defisit.
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.
1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
2. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.
Situasi neraca pembayaran selama empat tahun pelaksanaan Repelita V secara umum tetap terkendali dalam batas-batas yang wajar. Perkembangan neraca pembayaran tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, impor dan arus modal luar negeri.
4.
Peran
Kurs Valuta Asing
Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang
suatu negara (rupiah misalnya) yang harus dikeluarkan/ dikorbankan untuk
mendapatkan satu unit nilai uang asing (dollar misalnya). Sehingga dengan kata
lain, jika kita gunakan contoh rupiah dan dollar, maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang
menggambarkan banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu
unit dollar dalam kurun waktu tertentu. Kurs valuta asing adalah harga valuta
asing, dinyatakan dalam valuta sendiri. Misalnya US $ 1.00 = Rp. 10.000,-
Penentuan Kurs Valuta Asing
Pada dasarnya ada tiga sistem atau cara untuk
menentukan tinggi-rendahnya kurs atau nilai tukar valuta asing:
- Kurs tetap, karena dikaitkan dengan emas sebagai standard atau patokannya.
- Kurs bebas, yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasaran bebas, lepas dari kaitan dengan emas. Dalam hal ini kurs bisa naik – turun dengan bebas. Dewasa ini orang bicara tentang kurs mengambang (floating rates)
- Kurs dibuat stabil berdasarkan perjanjian internasional yaitu ditetapkan oleh pemerintah/bank sentral dalam perbandingan tertentu dengan dollar atau emas sebagai patokan.
Sebab-sebab
perubahan permintaan dan penawaran valuta asing diantaranya :
- Perubahan selera masyarakat terhadap komoditi luar negeri
Semakin banyak masyarakat Indonesia
menyukai dan membutuhkan barang luar negeri, maka kebutuhan akan mata uang
asing ($) akan semakin banyak pula untuk mendapatkan barang dari luar tersebut.
- Perubahan iklim investasi dan tingkat bunga
Perubahan iklim investasi yang
semakin aman dan menarik dapat menyebabkan arus modal asing makin banyak yang
masuk, yang berarti penawaran modal asing berupa dolar meningkat.
- Perubahan tingkat inflasi
Inflasi yang tinggi dapat
menyebabkan komoditi ekspor kita kurang dapat bersaing di pasaran dunia. Karena
dengan adanya inflasi yang tinggi, harga ekspor akan terasa mahal. Akibatnya
jarang yang mau membeli komoditi ekspor kita. Hal ini identik dengan menurunnya
penawaran dollar untuk membeli ekspor kita tersebut.
- Iklim investasi
Prospek dan iklim investasi yang
menarik (aman dan tingkat penghasilan yang tinggi) di Indonesia akan turut
mempengaruhi banyak tidaknya penawaran dollar ke Indonesia. Semakin menarik
maka nilai rupiah akan semakin tinggi (apresiasi).